RollingStock.ID – Chairman Federal Reserve, Jerome Powell untuk pertama kalinya secara terbuka mengonfirmasi bahwa dirinya menjadi sasaran penyelidikan pidana yang dilakukan jaksa federal Amerika Serikat, sebuah langkah yang langsung memantik kekhawatiran terkait masa depan independensi bank sentral Amerika Serikat.
Berdasarkan laporan CNBC Senin (12/1), Powell menegaskan bahwa penyelidikan tersebut tidak akan membuatnya menyerah pada tekanan politik Presiden AS, Donald Trump yang sejak kembali ke Gedung Putih terus menggempur kebijakan suku bunga The Fed.
Dalam pernyataan video yang diunggah melalui akun resmi X Federal Reserve pada Minggu malam, Powell menyebut penyelidikan tersebut lahir di tengah sikap The Fed yang konsisten menetapkan kebijakan moneter berdasarkan analisis ekonomi dan kepentingan publik, bukan selera politik penguasa.
Dia membingkai situasi ini sebagai ujian mendasar bagi demokrasi ekonomi AS. “Apakah suku bunga ditentukan oleh data dan kondisi riil atau melalui intimidasi politik?”
Powell mengungkapkan, Departemen Kehakiman AS pada Jumat lalu mengirimkan subpoena dewan juri kepada The Fed, yang membuka kemungkinan dakwaan pidana atas kesaksiannya di hadapan Komite Perbankan Senat pada Juni 2025. Kesaksian itu antara lain membahas proyek renovasi gedung bersejarah The Fed, isu yang kini disebut Powell dijadikan pintu masuk penyelidikan.
Meski menegaskan dirinya menghormati supremasi hukum dan prinsip akuntabilitas, Powell menyebut langkah tersebut belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang Chairman The Fed. Dia beranggapan, konteks politik tidak bisa diabaikan, mengingat tekanan dan ancaman secara terus-menerus datang dari pemerintahan.
Bahkan, Powell menyatakan bahwa isu renovasi gedung dan kesaksiannya di Senat hanya dalih, karena The Fed selama ini telah bersikap terbuka dan kooperatif terhadap pengawasan Kongres.
Kasus ini kali pertama dilaporkan The New York Times, yang menyebut penyelidikan berada di bawah Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia. Kantor ini dipimpin Jeanine Pirro yang mantan jaksa negara bagian New York dan pembawa acara Fox News. Fakta ini semakin memperkuat dugaan adanya dimensi politik dalam proses hukum yang menjerat Powell.
Trump juga sempat berulang kali melontarkan kritik keras terhadap Powell, terutama karena The Fed tidak memangkas suku bunga secepat dan serendah yang diinginkannya sejak kembali berkuasa pada Januari 2025. Ketegangan itu merembet menjadi krisis institusional yang memicu reaksi keras dari Kongres.
Senator Partai Republik, Thom Tillis yang juga anggota Komite Perbankan Senat, secara terbuka mengecam penyelidikan tersebut. Dia bahkan mengancam akan menahan dukungan terhadap pencalonan pengganti Powell maupun calon anggota Dewan Gubernur The Fed lainnya.
Menurut Tillis, jika sebelumnya masih ada keraguan soal upaya pemerintahan Trump melemahkan independensi The Fed, saat ini keraguan itu telah sirna dan bahkan menyeret kredibilitas Departemen Kehakiman ke dalam pertanyaan publik.
Dari kalangan pasar, Kepala Strategi Ekonomi Annex Wealth Management, Brian Jacobsen mengatakan, langkah hukum tersebut sebagai upaya Trump membawa Powell ke ranah pidana melalui kesaksiannya terkait renovasi kantor pusat The Fed.
Lebih lanjut Jacobsen menambahkan, Powell secara teknis bisa memilih bertahan sebagai Chairman The Fed. Meski skenario ini tidak lazim, namun hal ini akan membatasi ruang Trump untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya di Dewan Gubernur The Fed. (*)
Penulis: Kafka D Eiren
Editor: Milva Sary