RollingStock.ID – Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) paling parah hampir tiga dekade pada pekan lalu membuka kembali persoalan struktural lama di pasar modal Indonesia. Dominasi ekstrem segelintir konglomerat atas sejumlah saham emiten besar yang membuat likuiditas semu dan pergerakan indeks rentan distorsi.
Dalam laporan Kamis (5/2), Bloomberg menyoroti bahwa konsentrasi kepemilikan yang terlalu tinggi bukan sekadar isu tata kelola, melainkan sudah menjadi ancaman nyata bagi kredibilitas dan kelayakan investasi di bursa saham Indonesia bagi mata investor global. Data Bloomberg Billionaires Index menyebutkan, setidaknya tiga miliarder secara langsung mengendalikan 85 persen atau lebih saham di tiga emiten.
Salah satu contohnya adalah orang terkaya di Asia Tenggara yang secara langsung dan tidak langsung menguasai lebih dari dua pertiga saham PT Barito Renewables Energy (BREN), emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga penutupan perdagangan hari ini, market cap BREN mencapai Rp1.103 triliun.
Secara keseluruhan, sebanyak tujuh konglomerat menguasai lebih dari 50 persen saham untuk sedikitnya 13 Perusahaan Terbuka, menyisakan porsi saham publik yang sangat terbatas untuk diperdagangkan di pasar. Masalah ini berhadapan langsung dengan arah baru kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas pasar modal Indonesia mewajibkan perusahaan yang baru melantai di bursa untuk menggandakan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
Emiten yang sudah tercatat juga akan diarahkan untuk memenuhi ketentuan serupa secara bertahap. Kebijakan tersebut muncul sebagai respons atas kekhawatiran MSCI Inc terhadap kelayakan investasi pasar saham Indonesia yang bernilai sekitar USD870 miliar.
“Peringatan dari MSCI disebut memberi pasar pukulan telak,” kata Kepala Strategi Saham Emerging Market dan Geopolitik, Hasnain Malik di Tellimer, Dubai. Dia menilai, pernyataan ini secara terbuka menyoroti kegelisahan investor global terhadap rendahnya free float, struktur kepemilikan yang tidak transparan dan potensi manipulasi harga saham yang dilakukan pemegang saham pengendali.
Apabila mengulik data terakhir di BEI, Kamis (5/2), Prajogo Pangestu sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai USD35,2 miliar tercatat menguasai 84.0878 persen saham PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) dan lebih dari 68 persen saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), melalui BRPT sebsar 64,666 persen maupun secara langsung 0.106 persen.
Mengutip laporan Bloomberg, konsentrasi serupa juga terlihat pada Sri Prakash Lohia yang mengendalikan 92,3 persen saham PT Indo-Rama Synthetics (INDR), serta konglomerat Tahir yang menguasai sekitar 86 persen saham PT Maha Properti Indonesia (MPRO), emiten properti berlikuiditas tipis yang sahamnya melonjak sekitar 443 persen dalam setahun terakhir.
Sekitar seperempat perusahaan yang tercatat di BEI memiliki free float 15 persen atau kurang, sehingga menjadikan struktur kepemilikan saham di Indonesia termasuk yang paling terkonsentrasi di kawasan Asia Pasifik. Sebagai perbandingan, tingkat konsentrasi serupa di Malaysia hanya sekitar 6,9 persen, Thailand 3,3 persen dan Filipina 12 persen.
Tingginya konsentrasi kepemilikan dinilai memperparah distorsi pasar. Tahun lalu IHSG melonjak 22 persen, namun pada periode yang sama Indeks MSCI Indonesia justru melorot 3,6 persen. Kesenjangan ini, menurut Manajer Portofolio ASEAN, Chih Kai Soh di Lion Global Investors, Singapura: “Jelas ini menunjukkan IHSG terdistorsi perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi,” ujarnya kepada Bloomberg.
Tekanan terhadap Indonesia meningkat ketika MSCI pekan lalu memperingatkan bahwa ketidakjelasan kepemilikan yang terus berlarut dapat membuat Indonesia kehilangan status emerging markets, yang selama ini menjadi magnet aliran modal asing. MSCI meminta transparansi kepemilikan yang lebih besar hingga Mei 2026 atau Indonesia berisiko diturunkan statusnya menjadi frontier market.
“Kami menilai ini sebagai titik balik bagi pasar modal Indonesia,” kata Managing Director Change Global Investment, Thea Jamison, di New York. Dia menilai, pengumuman MSCI berpotensi mendorong gelombang reformasi yang pada akhirnya dapat memperbaiki prospek jangka panjang pasar saham Indonesia.
Struktur kepemilikan yang tidak transparan sendiri bukan hal baru, mengingat keluarga konglomerat di Indonesia kerap mengendalikan emiten melalui lapisan kepemilikan silang. MSCI menilai dibutuhkan data yang lebih rinci dan andal untuk menilai saham yang benar-benar tersedia bagi investor publik. “Sebagian poin tersebut valid,” kata Senior Macro Strategist Lombard Odier, Homin Lee sembari menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih bersikap hati-hati.
Bagi kelompok konglomerasi besar, pemenuhan ambang free float yang lebih tinggi berpotensi menimbulkan tekanan signifikan, karena memerlukan divestasi saham dalam jumlah besar. Juru bicara Barito Group menyatakan, perusahaan tengah memantau perkembangan regulasi dan menunggu panduan lebih lanjut dari OJK. Regulator sendiri menegaskan, perubahan akan dilakukan secara bertahap selama kurun tiga tahun yang awal penerapannya paling lambat pada Maret 2026.
“Meningkatkan persyaratan free float dapat menciptakan basis perdagangan yang lebih sehat,” ujar Kepala Riset DZT Research, Ke Yan di Singapura. Namun demikian, jelas dia, transparansi kepemilikan sama pentingnya. Investor membutuhkan pengungkapan yang jelas mengenai pemilik manfaat akhir (UBO) dan afiliasi untuk menilai free float yang sesungguhnya, sebuah pekerjaan rumah besar yang tidak lagi bisa ditunda bursa saham Indonesia. (*)
Penulis: Kafka D Eiren
Editor: Milva Sary