RollingStock.ID – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan, nilai penerbitan surat utang korporasi di sepanjang 2026 sekitar Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun. Aktivitas penerbitan pada Semester II-2026 diperkirakan tetap terjaga, didukung besarnya kebutuhan refinancing, prospek pertumbuhan ekonomi yang stabil dan permintaan investor yang tetap kuat terhadap instrumen pendapatan tetap.
Menurut Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto di Jakarta, Rabu (22/7), proyeksi tersebut mempertimbangkan realisasi penerbitan pada Semester I-2026 yang relatif solid dan besarnya nilai surat utang yang akan jatuh tempo pada paruh kedua tahun ini. “Penerbitan baru surat utang 2026 diperkirakan akan berkisar Rp154 triliun-Rp196,86 triliun,” kata Suhindarto seraya menyebutkan realisasi per Juni 2026 senilai Rp87,35 triliun atau sebesar Rp174,7 triliun jika disetahunkan.
Dia mengatakan, kebutuhan refinancing masih menjadi penopang utama pasar surat utang korporasi. Nilai efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) yang jatuh tempo pada Semester II-2026 mencapai Rp107,51 triliun, dengan puncak jatuh tempo terjadi pada Juli 2026 sebesar Rp36,65 triliun.
Selanjutnya, surat utang yang jatuh tempo pada Agustus mencapai Rp9,9 triliun, September Rp17,4 triliun, Oktober Rp12,86 triliun, November Rp14,61 triliun dan Desember Rp16,09 triliun. “Kebutuhan Refinancing masih besar, karena jatuh tempo EBUS Semester II-2026 mencapai Rp107,51 triliun,” ungkapnya.
Selain kebutuhan refinancing, dia menilai, kondisi makroekonomi juga masih mendukung penerbitan surat utang korporasi. “Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap stabil, seiring dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang diarahkan untuk terus menjaga stabilitas pasar keuangan,” imbuhnya.
Pada sisi lain, Suhindarto memperkirakan bahwa permintaan investor tetap terjaga, karena instrumen surat utang masih menjadi alternatif investasi di tengah kondisi pasar saham yang tertekan. “Permintaan investor masih kuat seiring dengan investor yang mencari alternatif imbal hasil di tengah tertekannya pasar saham,” ucap Suhindarto.
Kendati demikian, dia mengingatkan terdapat sejumlah tantangan yang berpotensi mempengaruhi aktivitas penerbitan surat utang pada Semester II-2026. Risiko geopolitik global dan kebijakan moneter Amerika Serikat yang cenderung hawkish bisa meningkatkan volatilitas pasar dan mendorong kenaikan imbal hasil obligasi acuan. “Risiko geopolitik dan hawkish di pasar AS dapat meningkatkan volatilitas dan mendorong kenaikan yield benchmark,” tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, tingginya tingkat suku bunga masih menjadi tantangan bagi korporasi yang akan mengakses pasar obligasi. “Yield acuan yang tinggi akibat suku bunga tinggi, tekanan terhadap rupiah, penerbitan SBN dan persaingan dengan SRBI,” kata Suhindarto sembari menyebutkan bahwa saat ini investor semakin selektif dalam memilih instrumen surat utang, dengan kecenderungan lebih menyukai emiten berperingkat tinggi.
Untuk sisi emiten, menurut Suhindarto, perusahaan dengan peringkat A (Single-A) ke bawah juga menghadapi tantangan dalam menawarkan kupon yang kompetitif dibandingkan sumber pendanaan lain. “Kupon kurang kompetitif bagi emiten berperingkat kategori A ke bawah dibandingkan dengan mengakses kredit perbankan,” ujarnya.
Sebagai gambaran, realisasi penerbitan surat utang korporasi selama Semester I-2026 mencapai Rp87,35 triliun atau menurun 3,91 persen dibandingkan periode yang sama di 2025 sebesar Rp90,9 triliun. Dari jumlah ini, penerbitan obligasi korporasi dan sukuk tercatat Rp80,33 triliun alias merosot 11,1 persen secara tahunan, sedangkan penerbitan medium term notes (MTN) meningkat menjadi Rp7,1 triliun dari Rp0,4 triliun pada Semester I-2025.
Meski nilai penerbitan menurun secara tahunan, jelas Suhindarto, aktivitas penerbitan masih terbilang solid, lantaran rasio penerbitan terhadap surat utang yang jatuh tempo mencapai 158,2 persen atau lebih tinggi dibandingkan 140,3 persen pada Semester I-2025.
Pefindo juga mencatat biaya pendanaan melalui pasar surat utang masih lebih kompetitif dibandingkan dengan pinjaman perbankan, meski kenaikan yield mulai terjadi. Kondisi tersebut membuka peluang bagi korporasi untuk mengamankan pendanaan jangka panjang dengan biaya yang relatif lebih murah.
Dari sisi profil penerbitan, menurut Suhindarto, penggunaan dana hasil penerbitan surat utang mulai bergeser. Penerbitan untuk modal kerja mencapai Rp44,77 triliun, sedangkan untuk investasi meningkat menjadi Rp19,48 triliun. Sebaliknya, penerbitan untuk refinancing menurun menjadi Rp23,10 triliun dari Rp31,49 triliun pada Semester I-2025.
Penerbitan juga masih didominasi surat utang berperingkat AAA dan A, sedangkan porsi surat utang berperingkat BBB terus menurun. Emiten swasta tetap menjadi penerbit terbesar dengan nilai Rp62,9 triliun atau jauh di atas kelompok BUMN yang hanya Rp24,4 triliun.
Sementara itu, perkembangan pasar surat utang korporasi juga menunjukkan tren yang tetap positif. Outstanding obligasi korporasi dan sukuk meningkat menjadi Rp585,8 triliun pada Semester I-2026 dari Rp555,8 triliun pada akhir 2025. Outstanding MTN pun tercatat meningkat menjadi Rp93,7 triliun dari Rp87,4 triliun, mencerminkan instrumen tersebut semakin banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pendanaan korporasi.
Suhindarto memaparkan, penerbitan surat utang korporasi nasional periode Januari-Juni 2026 mencapai Rp87,3 triliun yang berasal dari 46 perusahaan. Sektor kehutanan, pulp dan kertas menjadi kontributor terbesar dengan total penerbitan Rp12,8 triliun, disusul perusahaan induk, pembiayaan dan perbankan yang masing-masing mencatat penerbitan Rp11,7 triliun.
Adapun surat utang korporasi yang diterbitkan dan sekaligus diperingkat oleh Pefindo selama Semester I-2026 mencapai Rp71,8 triliun dari 38 perusahaan. Sektor kehutanan, pulp dan kertas kembali menjadi penyumbang terbesar senilai Rp12,8 triliun, diikuti perbankan Rp10,7 triliun, pembiayaan konsumtif-otomotif Rp8,3 triliun, pertambangan Rp8,1 triliun dan entitas terkait pemerintah dengan mandat khusus layanan publik sebesar Rp7,8 triliun. (*)
Penulis: Syafril JA Surya
Editor: Milva Sary