RollingStock.ID – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan S&P Global Ratings menilai, kombinasi gejolak geopolitik, tekanan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah hingga potensi perlambatan ekonomi global akan menjadi ujian utama terhadap ketahanan kredit Indonesia pada 2026.
Pefindo dan S&P beranggapan, meski berbagai risiko meningkat, sektor keuangan, BUMN dan korporasi nasional tetap memiliki sejumlah penyangga untuk menghadapi tekanan, meski tingkat kerentanannya berbeda di tiap sektor. Pandangan ini mengemuka dalam seminar tahunan Indonesia Credit Spotlight 2026 yang digelar Pefindo bersama S&P Global Ratings.
Seminar yang dibuka Direktur Utama Pefindo, Irmawati Amran juga menghadirkan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung sebagai pemberi pidato kunci dan Managing Director Finance BPI Danantara, Arief Budiman yang membahas transformasi BUMN di bawah Danantara.
Chief Economist Asia Pacific S&P Global Ratings, Louis Kuijs mengatakan, konflik Timur Tengah yang mengakibatkan tekanan harga energi memberikan tantangan pada pertumbuhan ekonomi global dengan menaikkan biaya, mengikis daya beli dan menyebabkan keterbatasan sektoral.
Dia mengungkapkan, lonjakan harga energi telah menyebabkan pergeseran sikap bank sentral. “Kami sekarang memperkirakan Federal Reserve AS akan mempertahankan suku bunga kebijakannya pada 2026,” ungkap Louis.
Menurut Louis, pertumbuhan Asia-Pasifik secara umum diperkirakan akan tetap stabil, dengan ekonomi dan sektor berorientasi teknologi berkinerja lebih baik dan ekonomi China stabil. Namun, lanjut dia, gangguan pasar energi yang berkepanjangan merupakan risiko utama, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara.
“Kami memperkirakan pertumbuhan Indonesia akan tetap solid pada 2026 di tengah langkah-langkah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan menekan dampak kenaikan harga minyak terhadap harga bahan bakar domestic, serta perubahan kebijakan tarif AS baru-baru ini. Permintaan yang lebih rendah dari mitra dagang besar seperti China, AS dan India merupakan risiko utama,” papar Louis.
Dia juga menyoroti pelemahan rupiah yang terjadi di tengah arus keluar modal karena investor asing sedang menilai perubahan kebijakan baru-baru ini. ”Kami berpendapat bahwa bank sentral Indonesia mungkin perlu memperketat kebijakan moneter sebagai respons terhadap tekanan harga pangan, langkah-langkah pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelemahan mata uang,” ujarnya.
Terkait evolusi dukungan terhadap BUMN, Associate Director, Corporate Ratings S&P Global Ratings, Ker Liang Chan menyampaikan bahwa BUMN Indonesia diharapkan tetap tangguh pada 2026, didukung konsolidasi, dukungan keuangan dan inisiatif efisiensi yang dipimpin Danantara.
Fokus pemerintah semakin tertuju pada pelaksanaan dan profitabilitas jangka panjang, dengan dukungan modal yang semakin gencar melalui pinjaman pemegang saham dan suntikan dana yang ditargetkan ke entitas yang lebih lemah. “Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menstabilkan kualitas kredit di seluruh sektor BUMN,” ucap Liang Chan.
Liang Chan menyampaikan, sektor komoditas Indonesia akan diuntungkan dalam lingkungan saat ini dengan kenaikan harga hidrokarbon dan logam, sehingga kemungkinan akan mengimbangi kenaikan biaya. Tetapi, risiko kebijakan dan regulasi tetap tinggi di sektor-sektor seperti minyak sawit, logam dan pertambangan.
Dia berpendapat, pemotongan kuota produksi untuk komoditas seperti nikel dan batubara termal dapat merugikan beberapa unit ekonomi, terutama untuk operator yang lebih kecil. Pada saat yang sama, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik lingkungan dan penambangan ilegal dapat meredam sentimen investasi, terutama saat ketidakpastian meningkat.
“Secara keseluruhan, kondisi pendanaan domestik seharusnya tetap mendukung pada 2026. Meskipun rupiah melemah, sebagian besar perusahaan tampaknya mampu menyerap depresiasi moderat, dengan dampak terbatas pada margin dan pembayaran utang. Ini mencerminkan pergeseran menuju pendanaan domestik dalam beberapa tahun terakhir,” kata Liang Chan.
Semenatara itu, Director of Financial Institutions Ratings S&P Global Ratings, Ivan Tan mengemukakan, eksposur langsung bank-bank di Indonesia terhadap Timur Tengah terbatas dan risiko tidak langsung tetap terkendali. Namun, dalam skenario terburuk menunjukkan gangguan pasar energi secara berkepanjangan, kerugian kredit kemungkinan akan meningkat.
“Kami memperkirakan kerugian tambahan sebesar 35 basis poin pada tahun 2026-2027, sehingga total biaya kredit mencapai sekitar 100 basis poin,” kata Ivan sembari menyebutkan bahwa efek orde kedua menimbulkan risiko lebih besar. Menurut dia, rumah tangga berpenghasilan rendah dan UKM lebih rentan terhadap kondisi pemburukan ekonomi, karena cadangan keuangan menipis dan sensitif terhadap guncangan.
“Pertumbuhan Indonesia yang tidak merata telah membuat segmen berpenghasilan rendah dan menengah terpapar, sementara inflasi yang berkelanjutan dapat semakin menekan keuangan rumah tangga dan kapasitas pembayaran,” tutur Ivan.
Terlepas dari risiko-risiko tersebut, jelas Ivan, fundamental sektor tetap kuat. “Bank-bank di Indonesia diuntungkan profitabilitas yang solid dan rasio kecukupan modal mendekati 25 persen, yang memberikan penyangga berarti terhadap tekanan eksternal. Kualitas aset membaik sejak pandemi, didukung penyediaan cadangan yang prudent, standar penjaminan lebih ketat dan pelonggaran moneter lebih awal,” paaprnya.
Namun demikian, kata Ivan, risiko cenderung ke arah penurunan. ”Lingkungan global yang lebih lemah dapat meredam kepercayaan, meningkatkan keengganan terhadap risiko dan membalikkan beberapa peningkatan kualitas aset. Kerentanan struktural tetap ada di segmen berpendapatan rendah dan industri seperti tekstil yang menghadapi tekanan daya saing,” ungkapnya.
Menyoroti kondisi sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank di tengah konflik geopolitik, Kepala Divisi Pemeringkatan Jasa Keuangan Pefindo, Danan Dito menyampaikan, konflik di Timur Tengah telah menaikkan harga energi, memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia karena bank dan perusahaan keuangan bersiap menghadapi pertumbuhan bisnis yang lebih lesu pada tahun 2026.
“Terlepas dari kondisi keuangan mereka yang solid, yang ditunjukkan penyangga modal yang kuat dan indikator kualitas aset yang terkendali, harga minyak yang tinggi dalam jangka panjang akan mengikis kepercayaan konsumen, daya beli dan kemampuan pembayaran kembali,” ucap Danan.
Lebih lanjut Danan menyampaikan, subsidi bahan bakar pemerintah telah melindungi dampak langsung pada segmen mikro dan UKM yang lebih rentan untuk sementara waktu, tetapi telah menciptakan titik tekanan lain pada posisi fiskal dan pelemahan rupiah, yang menimbulkan pertanyaan berapa lama subsidi tersebut dapat bertahan.
Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan-2 Pefindo, Yogie Perdana menyampaikan, perusahaan non-keuangan Indonesia menghadapi konvergensi tekanan kredit di 2026, termasuk pelebaran spread kredit, tantangan refinancing Rp121 triliun dan kompresi margin. ”Namun demikian, dukungan Danantara untuk BUMN, khususnya melalui percepatan penyaluran modal, dapat memberikan penyangga parsial,” jelasnya.
Menurut Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan-1 Pefindo, Martin Pandiangan, Pefindo memproyeksikan sektor komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO), hulu minyak dan gas, serta pertambangan emas akan diuntungkan dari dinamika geopolitik yang sedang berlangsung dan depresiasi rupiah, terutama karena keseimbangan permintaan-penawaran dan arus kas berdenominasi dolar AS.
“Sebaliknya, sektor hilir seperti logam dan petrokimia diperkirakan akan menghadapi tantangan struktural terkait ketersediaan bahan baku, biaya energi yang lebih tinggi dan volatilitas permintaan industri. Sementara itu, sektor lain yang termasuk pertambangan batubara dan nikel, telekomunikasi dan barang konsumsi pokok, diperkirakan mengalami dampak yang sebagian besar netral,” ucap Martin.
Dia berpendapat, peningkatan fokus pada integrasi hilir dan efisiensi operasional di antara BUMN seharusnya mendukung posisi strategis yang lebih kuat melalui peningkatan ketahanan bisnis, peningkatan perolehan nilai dan peningkatan stabilitas keuangan dan nilai tukar.
”Namun, kami juga mengantisipasi risiko keuangan dan struktural, khususnya terkait dengan peningkatan leverage dari belanja modal yang didanai utang dan kelayakan ekonomi proyek-proyek kompleks,” kata Martin. (*)
Penulis: Rahmat Adi Candra
Editor: Milva Sary