Pemerintah Incar Pendapatan Negara Rp3.426 Triliun di 2027, Defisit Dipatok 2,4% PDB
RollingStock.ID – Pemerintah mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan target pendapatan sebesar Rp3.426 triliun atau meningkat 6,8 persen dibandingkan Outlook 2026 yang senilai Rp3.208,1 triliun.
Sementara itu, pemerintah merancang belanja negara di sepanjang 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun atau mengalami kenaikan 3,9 persen dibandingkan dengan proyeksi di 2026 yang sebesar Rp3.942,4 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dipatok senilai Rp671,2 triliun atau sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan menjadi sumber utama. Penerimaan perpajakan di RAPBN 2027 dikejar mencapai Rp2.908 triliun atau lebih tinggi 10,5 persen dari outlook di 2026 yang sebesar Rp2.631,4 triliun. Rasio pajak ditargetkan meningkat menjadi 9,27 persen terhadap PDB dari sebesar 8,97 persen pada proyeksi di 2026.
Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp2.591,4 triliun, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp316,6 triliun. Pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 12,1 persen pada 2027.
Selain perpajakan, pendapatan negara berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp700 miliar. Secara keseluruhan, rasio pendapatan negara terhadap PDB di 2027 diproyeksikan sebesar 12,25 persen.
Untuk sisi belanja, pemerintah mengalokasikan Rp3.362,2 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan sebesar Rp735 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD). Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.504,7 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp1.857,5 triliun. Sementara itu, TKD ditetapkan Rp735 triliun atau meningkat 5,5 persen dibandingkan outlook di 2026 sebesar Rp696,9 triliun.
Anggaran pendidikan di RAPBN 2027 mencapai Rp820,9 triliun atau meningkat dari outlook di 2026 sebesar Rp720,8 triliun. Anggaran kesehatan ditetapkan Rp244,9 triliun alias lebih tinggi dari outlook di 2026 sebesar Rp240,8 triliun. Untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan Rp549,9 triliun, meningkat dari proyeksi di 2026 sebesar Rp500 triliun. Anggaran ketahanan pangan ditetapkan Rp195,3 triliun atau meningkat dari outlook di 2026 sebesar Rp191 triliun.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah menjaga defisit anggaran pada level 2,4 persen PDB atau sebesar Rp671,2 triliun. Keseimbangan primer diproyeksikan masih defisit Rp20,9 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp203,9 triliun pada 2027, meningkat dibandingkan outlook di 2026 sebesar Rp194,2 triliun.
Pembiayaan investasi tersebut antara lain mencakup investasi kepada BUMN dan BLU sebesar Rp38,3 triliun, investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional atau badan usaha internasional sebesar Rp2,1 triliun, pembiayaan investasi non-permanen sebesar Rp34,7 triliun, serta investasi lainnya sebesar Rp132,8 triliun.
Dari sisi asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen. Angka ini berada dalam kisaran 5,8–6,5 persen yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Inflasi dipatok sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS dan yield Surat Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar USD75 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Pada Semester I 2026, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,45 persen secara tahunan, didukung konsumsi domestik, peningkatan investasi dan kebijakan pemerintah. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II-2026 tercatat 5,29 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Kuartal II-2025 sebesar 5,12 persen.
Pemerintah juga mencatat sejumlah indikator domestik yang masih menunjukkan ketahanan ekonomi. Pada Juli 2026, inflasi tercatat 2,88 persen secara tahunan dengan deflasi 0,14 persen secara bulanan. Cadangan devisa (cadev) pada Juli 2026 mencapai USD145,3 miliar atau setara 5,5 bulan impor, sedangkan pertumbuhan kredit pada Juni 2026 mencapai 12,7 persen secara tahunan. Pertumbuhan uang beredar M0 non-adjusted pada Juli 2026 juga tercatat 18,3 persen secara tahunan.
Namun, pemerintah mengaku tetap mewaspadai sejumlah risiko global yang dapat mempengaruhi perekonomian dan APBN. Risiko tersebut antara lain kenaikan harga komoditas dan inflasi, pelemahan rupiah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta perubahan arus modal. Perkembangan geopolitik dan volatilitas pasar global juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam menjaga ketahanan fiskal.
Pada sisi sasaran pembangunan, RAPBN 2027 menetapkan target tingkat kemiskinan sebesar 6,0-6,5 persen atau lebih rendah dibandingkan kisaran 6,5-7,5 persen dalam APBN 2026. Rasio Gini ditargetkan berada pada rentang 0,362-0,367, dibandingkan 0,377-0,380 pada 2026. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 4,30-4,87 persen dari 4,44-4,96 persen.
Indeks Modal Manusia pada 2027 ditargetkan meningkat menjadi 0,575 dari 0,57 pada 2026. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen atau meningkat dari 37,95 persen. GNI per kapita di 2027 ditargetkan mencapai USD5.800-USD5.840 dari USD5.520 pada 2026, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 76,84 dari 76,67 pada 2026.
RAPBN 2027 selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan antara pemerintah dan DPR sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027. Pemerintah menegaskan bahwa keseluruhan kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” dengan tetap menjaga APBN sehat, kredibel dan berkelanjutan. (*)
Penulis: Rahmat A Candra
Editor: Kafka D Eiren
